Pemerintah Jamin Harga BBM Bersubsidi Stabil

JAKARTA – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan kepastian strategis ini dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4), sebagai langkah nyata untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi global.

Menkeu menegaskan bahwa kondisi fiskal negara saat ini sangat memadai untuk menopang beban subsidi. Pemerintah telah menghitung matang berbagai risiko, termasuk skenario jika harga minyak mentah dunia menembus angka 100 dolar AS per barel. Meski menghadapi potensi tekanan tersebut, pemerintah memproyeksikan defisit APBN tetap aman pada kisaran 2,9 persen.

Ketahanan anggaran ini semakin kuat dengan adanya bantalan fiskal berupa Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun. Pemerintah menyiapkan dana cadangan ini untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak yang tidak terkendali di pasar internasional. Purbaya juga meminta masyarakat agar tidak terpengaruh spekulasi, karena pemerintah telah memperhitungkan konsekuensi biaya dari setiap kebijakan secara mendalam.

Terkait dinamika anggaran, Menkeu menjelaskan bahwa strategi percepatan belanja pemerintah memicu tren kenaikan defisit pada awal tahun ini. Langkah ini bertujuan agar stimulus ekonomi mengalir lebih merata sejak kuartal pertama, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan manfaatnya sepanjang tahun berjalan.

Optimisme Pemerintah

Pemerintah membangun optimisme ini berdasarkan performa impresif APBN 2025 yang menjadi fondasi kuat bagi tahun berjalan, termasuk dalam menjaga stabilitas Harga BBM bersubsidi. Realisasi defisit tahun lalu yang berpotensi turun ke angka 2,8 persen, serta capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen pada triwulan IV 2025, memberikan sinyal positif bagi penguatan ekonomi nasional.

Seiring tren pendapatan negara yang terus membaik, pemerintah memproyeksikan ekonomi Indonesia mampu melaju di atas angka 5,5 persen. Pertumbuhan ini pada gilirannya akan memperkuat ketahanan anggaran untuk mengawal kebijakan Harga BBM yang terjangkau, sekaligus menjaga konsistensi alokasi pembangunan di seluruh kementerian dan lembaga secara berkelanjutan.